Wow,,meski anggaran daerah minim, tunjangan transportasi Anggota DPRD Alor bakal fantastis ?

Wow,,meski anggaran daerah minim, tunjangan transportasi Anggota DPRD Alor bakal fantastis ?

 

Kalabahi, TEROPONG ALOR – Dalam rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan Komisi- Komisi DPRD Alor di Aula Kantor DPRD hari ini (15/11), mencuat juga dalam rapat tersebut yakni tunjangan transportasi peranggota DPRD sesuai amanat PP No 18 Tahun 2017.

Sekda Alor, Hopni Bukang, SH yang dikonfirmasi media ini disela skor rapat mengatakan, tunjangan transportasi yang sedang usulkan sebesar 10 juta rupiah perbulan tetapi itu belum final, ini pertimbangan pemerintah daerah dengan berbagai referensi.

Menurut Sekda Alor, besaran anggaran ini juga dilihat kepatutan dan kewajarannya. Pihaknya juga telah bertanya ke rental-rental mobil terkait penghasilan perbulan  rental mobil berapa rupiah dan lazimnya didapakan 10 juta rupiah, karena itu pihaknya coba menawarkan bahwa inilah harga yang sedang berlaku dan bagaimana respon DPRD.

” Jadi kita estimasi 10 juta perbulan dulu, ternyata hampir semua bersuara, adooh terlalu kecil, Kita harus bicara ulang. Ya silahkan “, terang Sekda Alor.

Sekda Hopni juga menjelaskan, Pemerintah tidak memaksakan kehendak Pemerintah karena hak budget (hak anggaran) ada di DPRD, sehingga mari dibicarakan lebih rasional sesuai kemampuan keuangan daerah serta kewajaran dan kepatutan tetap didorong sampai ditetapkan nilainya berapa.

Ditanya wartawan soal pertimbangan efektiv anggaran sesuai beban anggaran daerah, sedangkan anggaran daerah Alor terbilang kecil serta  pemenuhan kebutuhan daerah lainnya seperti honor tenaga kontrak juga perlu dipertimbangakan. Sekda Alor menjawab, Pemerintah adalah eksekutor kebijakan daerah sesuai ketentuan.

” pemerintah adalah eksekutor, jadi ketentuan bilang begitu maka coba kami aturkan . Nah karena itu teman-teman tolong wawancara juga dengan DPRD, menurut mereka bagaimana, bagaimana respon mereka “, ujar Sekda Alor sambil meminta Wartawan mewawancai juga pihak DPRD.

Ketua DPRD Alor, Martinus Alopada yang dikonfirmasi mengatakan, terkait tunjangan transportasi anggota DPRD ini, pihaknya sudah berkonsultasi dengan kemendagri.

Alopada menyampaikan, jika dialokasikan dengan hitungan sewa mobil harian, maka bisa mencapai 20 juta rupiah lebih. Tapi sesuai  penjelasan langsung dari Kemendagri bahwa tidak menggunakan standar sewa mobil harian tetapi bulanan.

Baginya, penetapan tunjangan transportasi anggota DPRD Alor ini sebaiknya melalui sebuah kajian bahwa sewa mobil ini pantasnya berapa rupiah, dan kajiannya dilakukan oleh tim independent.

Tambahnya, besaran ini belum ditentukan, sehingga dirinya memberi saran agar penentuan besaran tunjangan transportasi itu berdasarkan sewa mobil di daerah yang pantas sesuai regulasi, tetapi itu harus melalui kajian dari lembaga yang independent.

Perlu diketahui tunjangan transportasi Anggota DPRD ini tidak berlaku bagi unsur pimpinan DPRD yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD. (ito)