Untrib siap gelar diskusi publik, ” Paslon kepala daerah akan paparkan program “

Untrib siap gelar diskusi publik, ” Paslon kepala daerah akan paparkan program “

 

 

Kalabahi, TEROPONG ALOR – Saat ditemui wartawan, Dekan Fakultas Hukum Untrib Kalabahi, Samuel Laa, SH, M.Hum yang didampingi Ketua program studi, Dosen Fakultas Hukum dan panitia kegiatan diskusi publik di Kantor Fakultas Hukum (27/01). Samuel Laa, SH, M.Hum menyampaikan, diskusi publik yang akan diselenggarakan ini merupakan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, dan pihak Fakultas Hukum telah mengkomunikasikan dengan Rektor dan telah disetujui. Maka sebagai penanggung jawab, Dekan dan Ketua Program Studi akan mendukung kegiatan ini.

Sedangkan Ketua panitia diskusi publik, Yahya Lanmani mengatakan, Kabupaten Alor akan mengikuti Pilkada serentak 2018, dan Semua tahapan telah dimulai hingga pada tingkatan pendaftaran di KPUD.

Dijelaskan Yahya, gaung pesta rakyat lima tahunan ini telah menggema diseluruh wilayah Alor, disetiap tempat orang mempercakapkan hal ini, bahkan di media sosial terjadi perdebatan yang tidak sehat untuk disimak publik yang berdampak pada perpecahan.

Mencermati hal tersebut, BEM Fakultas Hukum Untrib merasa perlu untuk mengambil peran menyeimbangkan berbagai dinamika yang berkembang dan mengambil peran sebagai wadah pendidikan tinggi yang selalu melihat sesuatu secara obyektif dari aspek keilmuan. Salah satu metodenya adalah Diskusi publik bersama Paslon Bupati dan Wakil bupati Alor.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa tentang bagaimana berpolitik yang sehat dan tentunya program ini bertujuan untuk mengetahui komitmen dan program pasangan calon Bupati dan wakil bupati Alor dengan thema kegiatan ” Program strategis dan Komitmen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Periode 2019-2024 untuk penataan Birokrasi dan pemberantasan KKN “.

Thema ini dipilih atas dasar bahwa birokrasi adalah motor penggerak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, sehingga masyarakat tidak berdebat kusir dimedia sosial hingga terjadi ketersinggungan, ” ucapnya.

Yahya juga menyampaikan, waktu dan tempat kegiatan diskusi publik yakni diselenggarakan pada 10 febuari 2018 di Aula Untrib Kalabahi dengan peserta berjumlah 225 orang dari berbagai unsur yaitu KPUD, Panwaslu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, unsur organisasi kepemudaan, tokoh pemuda, pers, Dosen Untrib, unsur perwakilan Mahasiswa Untrib kalabahi.

Sedangkan, Ketua program studi Ilmu Hukum, Ibrahim mengatakan pada diskusi publik ini akan dihadirkan pembanding dari akademisi dan moderator juga telah disiapkan beberapa nama yang tentunya netral dalam memandu diskusi publik tersebut.

Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi tentunya pihak kampus ada pada titik netral dan proses diskusi publik ini sebagai pembelajaran pendidikan politik yang baik sehingga menjadi bekal bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat secara umum.( Dako)