Seminar Nasional : Quo Vadis Nasionalisme oleh. Prof.(emiritus) DR.J.E. Sahetapy.SH.MA

Seminar Nasional : Quo Vadis Nasionalisme oleh. Prof.(emiritus) DR.J.E. Sahetapy.SH.MA

Kalabahi TA: Seminar Nasional yang di gelar oleh Universitas Tribuana Kalabahi dalam rangka Dies Natalis ke IX dan Wisudawan angkatan V, menghadiri satu pemateri tunggal pada acara seminar nasional tersebut.

Pantauan wartawan teropongalor.id (05/10) di aula pola Tribuana tampak seorang tokoh nasional yang hadir untuk membawakan materi pada seminar nasional dan menarik bahwa peserta yang hadir pada kegiatan seminar nasional tersebut berkisar hampir 800 orang peserta.

Prof.(Emiritus) DR. J.E. Sahetapy, SH,MA menjadi pemateri tunggal dalam membawakan materi bertemakan “Quo Vadis Nasionalisme”

Prof. Sahetapy menguraikan bahwa awal tahun 2005 rasa prihatin sangat mencekam bertalian dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap hari selalu ada saja berita media massa bertalian dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta konflik horisontal di seluruh indonesia.

Prof. Sahetapy menyampaikan bahwa kondisi saat ini para pelaku KKN bukan saja terdiri dari wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh dan teladan tetapi di lembaga birokrasi eksekutif dan lembaga penegak hukum, para pendidik dan cendikiawan bahkan kini ikut terlibat,rasa bersalah dan malu seolah tidak dikenal lagi dan sepertinya hati nurani mereka kurang berfungsi ucapnya.

Prof.Sahetapy mengungkapkan konflik horisontal di beberapa daerah tertentu tampaknya seperti dikendalikan dan direkayasa dari pusat belum juga berakhir “Pembunuhan” seperti masih terus berlangsung, tindakan penutupan rumah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang mendapat reaksi hukum dari aparat pemerintah namun institusi intelijen tampaknya kurang berfungsi sehingga menimbulkan kecurigaan.

Indonesia seperti sudah dalam tahap menderita kanker sosial tahap ketiga ibarat tunggu saatnya saja ucapnya, kini era Reformasi tampaknya ingin membenahi nasionalisme pancasila kini seperti kedodoran. Komunikasih politik tidak berjalan karena penggunaan pelbagai bentuk kekerasan (Struktural) dan ” money politics” sudah menjadi “hall mark” bangsa ini.

Prof. Sahetapy menambahkan nasionalisme tanpa disadari sudah berada di ujung tanduk. Komunikasih politikbdan sosial, komunikasih moral dan ethik sudah menjadi bahasa “abracadabra”  pendidikan dan agama terus berkibar tanpa arah yang jelas, serta UUD 1945 masih terus dipersoalkan dan pemahaman agama dengan dalih mayoritas tidak bisa dipertemukan.

Penegakan hukum bertalian dengan keadilan, kebenaran dan kebebasan HAM terus diperkosa atas nama agama itu sendiri. Irah-irah putusan pengadilan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa ” dikotori dengan korupsi, pemerasan, penyuapan, minta perempuan, dan entah apa lagi, tanpa takut akan yang Maha Kuasa.

Prof.Sahetapy juga pernah mengusulkan agar irah-irah putusan pengadilan diubah menjadi ” Demi Keadilan berdasarkan Pancasila” namun tidak digubris sampai saat ini dan perlu diketahui juga bahwa ketika dibicarakan amendemen UUD 1945, Prof.Sahetapy satu-satunya orang yang mengusulkan agar kata ASLI dihapus dan sekarang kata itu sudah tidak ada lagi dalam UUD 1945. Namun kenyataan dihipokritkan dengan berbagai slogan busuk, karena mengejar secara terselubung ide politik busuk mereka. Apakah nasionalisme pancasila masih bisa di selamatkan tanyanya (Dako)