Parah….bantuan rumah korban gempa bumi di Alor bermasalah

Parah….bantuan rumah korban gempa bumi di Alor bermasalah

Kalabahi-TA: Proyek bantuan rumah bagi korban gempa bumi yang mengguncang Alor, 4 November 2015 lalu bermasalah. Pasalnya, sampai saat ini puluhan kepala keluarga (KK) namanya tidak tercatat dalam daftar penerimaan bantuan Kementerian PDT RI itu. Warga kecewa karena bantuan rumah bagi korban gempa bumi tidak sampai sasaran.

Seperti di Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur (Altim), hasil investigasi Komisi C DPRD Alor bersama wartawan menemukan banyak kejanggalan. Puluhan KK yang mestinya berhak menerima bantuan rumah, tetapi namanya tidak tercatat. Kuat dugaan adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor.

Kepala Desa (Kades) Maritaing, Edu J Malaikosa saat tatap muka bersama Komisi C DPRD Alor Sabtu, (21/5/16) yang dihadiri masyarakat mengakui, adanya dugaan tindakan penyelewengan oleh oknum BPBD dalam mengurus bantuan rumah bagi korban gempa. Sebab, setelah terjadi gempa bumi data kerusakan rumah yang dilaporkan ke BPBD tercatat 113 unit rumah kategori rusak ringan dan 101 rusak berat. Namun, hasil verifikasi tim BPBD terjadi perubahan dimana 101 unit yang kategori rusak berat turun menjadi 45 unit, sementara 56 unit lainnya masuk pada kategori rusak sedang.

Dia menyatakan, untuk 113 unit rumah rusak ringan realisasi sudah selesai tetapi 56 unit yang kategori rusak sedang belum ada realisasi sama sekali. “Kami juga heran, sebab dari 45¬†unit yang kategori rusak berat tiba-tiba ditambah lagi 10 unit tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Tetapi itu pun belum ada realisasi sama sekali,” kata Malaikosa.

Warga Maritaing bernama Son menyatakan, pihak BPBD yang turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi data kerusakan rumah tanpa melalui pemerintah desa. Son juga meminta DPRD bersama pihak BPBD harus melakukan uji petik lapangan agar bisa lebih mengetahui kerusakan rumah secara detail. Dia mengaku, di Desa Maritaing juga tercatat tiga unit rumah rusak yang tidak miliki penghuni sejak tahun 2000 tetapi justru mendapat bantuan rumah. “Aneh, ada 3 unit rumah yang sudah tidak dihuni sejak tahun 2000 karena pemilik rumah meninggal tetapi justru mendapat bantuan rumah. Kami mau tanya apakah mayat juga berhak mendapat bantuan,” tanya warga Maritaing.

Warga lain Yos Plaituka menambahkan, persoalan ini sudah disampaikan ke dinas terkait tetapi tidak ada tindaklanjut. “Setiap kali kami turun cek pihak BPBD hanya menjawab sedang proses. Kami juga meminta konsuntan Edy Sandy harus bertanggungjawab karena semua ini ulah dia. Kami tidak berharap dengan bantuan rumah tetapi kenapa bantuan yang dikasih tidak merata,” tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD Alor, Mulyawan Djawa,SH menyatakan, sebagai fungsi pengawasan DPRD hanya menerima semua aspirasi masyarakat Maritaing terkait masalah bantuan rumah bagi korban gempa. Selanjutnya, Komisi C DPRD Alor akan memanggil dinas teknis untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Dia berjanji Komisi C DPRD Alor akan meminta dinas teknis untuk melakukan uji petik lapangan seperti yang diminta masyarakat Maritaing. “Kami hanya menerima aspirasi masyarakat. Kami datang dengan wartawan juga supaya bisa melihat sekaligus mempublikasikan bahwa kami ada kerja,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi C Marthen Blegur dan Denny Lalitan. Denny Lalitan menyatakan, Senin (23/5/16) DPRD akan memanggil dinas teknis dengan mengeluarkan surat panggilan. “Senin kami sudah panggil BPBD, hari Selasa kami RDP. Kalau ada perwakilan masyarakat Maritaing yang turun Kalabahi bisa mampir ke Komisi C untuk mendengar langsung RDP,” ujarnya. (joka)