Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan, “dengan berbasis Dapodik, Pemerintah tidak akan salah meletakkan kebijakan”

Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan, “dengan berbasis Dapodik, Pemerintah tidak akan salah meletakkan kebijakan”

 

Kalabahi, TEROPONG ALOR – Menjadi salah satu Narasumber dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Verifikasi dan Validasi tingkat Kabupaten Alor, yang diselenggarakan hari ini, Kamis 02 Nopember 2017, di Aula Tara Miti Tomi Nuku Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Albert N. Ouwpoly, M.Si berkenan membawakan materi Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Alor 2014-2019, yang dihadiri ratusan Operator Sekolah SD/SMP seKabupaten sebagai peserta kegiatan.

Dihadapan peserta kegiatan, Ouwpoly memaparkan, bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor telah menterjemahkan RPJMD itu dalam bentuk Renstra (Rencana Strategis) pembangunan pendidikan 2014-2019.

Sehingga Renstra Dinas Pendidikan merujuk pada  Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2014-2019, yang mencakup beberapa agenda diantaranya perluasan akses pendidikan yang bermutu dan peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing.

Serta RPJMD Kabupaten Alor 2014-2019, dimana dalam program Gema Mandiri terdapat empat prioritas pembangunan, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan salah satu lokomotif utamanya adalah pendidikan.

Dengan dasar inilah, Dinas Pendidikan Kabupaten Alor merumuskan Renstra dengan empat prioritas program pembangunan pendidikan yaitu Perluasan akses pendidikan yang bermutu, Peningkatan kualitas pendidikan, Tata kelola akuntabilitas dan Pelayanan prima.

Lebih lanjut, Ouwpoly menerangkan, perluasan akses pendidikan yang bermutu bertujuan menjawab kebutuhan warga negara usia sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan.

” itu artinya apabila di suatu wilayah atau kampung belum mendapatkan akses pelayanan pendidikan maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pendidikan. Apa isinya, ya buka sekolah, dekatkan sekolah “, terang Mantan Ketua DPD KNPI Alor ini.

Ia menambahkan, bahwa perluasan akses pendidikan harus diupayakan mutu dan menyiapkan sarana prasarana serta penganggaran yang berbasis Dapodik.

” Kenapa harus berbasis Dapodik, karena dengan Dapodik, maka Pemerintah tidak akan salah meletakkan kebijakan “, Jelas Kadis Pedidikan Kabupaten Alor Albert N. Ouwpoly, M.Si.

Dalam membawakan materi ini, Ouwpoly juga menegaskan kepada pihak sekolah agar Dapodik yakni Data Pokok Siswa, Sekolah dan PTK harus betul-betul valid dan kredibel.

Perlu diketahui, kegiatan Bimtek Pengelolaan Dapodik, Verifikasi dan Validasi ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dengan mengundang juga dua Narasuber dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yakni Wisnu Broto dan Dadan Hamdani. (ito)