Kawal Dana Desa, Biro Humas NTT Gelar Sosialisasi

Kawal Dana Desa, Biro Humas NTT Gelar Sosialisasi

KUPANG, (TEROPONG ALOR) – BIRO Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menyelenggarakan pertemuan Badan Kordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang bertempat di Romyta Hotel Kupang Kamis, (05/10/16) pagi. Kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTT.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Drs. Semuel Pakereng,M.Si, ketika membuka kegiatan  tersebut, menjelaskan pentingnya  publikasi seluruh Program Pemerintah, termasuk pengelolaan Dana Desa. “Masyarakat desa perlu mengetahui secara baik, besarnya perhatian pemerintah kepada mereka. Aparatur Negara pun (Sipil, TNI/Polri) perlu memahami ini secara lengkap. Saya berharap, peserta forum ini juga dapat menjadi informan yang tepat, untuk turut mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut. Mari kita mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing, untuk mendukung pembangunan di desa. Ikut ambil bagian, bersama-sama membangun NTT, mulai dari desa,” kata Semuel sembari mengucapkan Dirgahayu TNI ke 71.

Dia menyatakan, melalui forum  ini pihaknya berharap agar hasil diskusi nanti dapat mengungkap persoalan – persoalan pengelolaan Dana Desa, alternatif solusi juga rekomendasi, yang bisa diteruskan kepada Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran pusat ini, diamanatkan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai kebutuhan  prioritas masyarakat setempat. Menurut dia, pengawalan yang diharapkan adalah dalam bentuk pembinaan, sesuai kewenangan dan fungsi kita masing-masing, untuk mencegah penyalahgunaannya.

Sekretaris BPMPD NTT, Gili Yoseph, SH selaku narasumber menjelaskan, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Dia menyatakan, dana ini berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBD. Penganggaran dan alokasinya  diperuntukan langsung untuk desa.

Menurut dia, penyalurannya melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. “Pada intinya alokasi anggaran tersebut merupakan wujud Rekognisi (pengakuan, penghargaan) Negara kepada Desa. Fungsi pengawalan yang dimaksud, adalah dalam bentuk preventive control,  diutamakan melalui pembinaan. Tujuannya yaitu pencegahan dalam penyalahgunaan. Sedangkan sasaran dari dana ini adalah lembaga dan masyarakat desa,” ungkapnya.

Dalam penjelasan normatif, kata Gili, beberapa ketentuan teknis sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Secara filosofis, dana desa hadir untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Ia menyebutkan kesiapan pemerintah mendukung desa, melalui pemanfaatan aneka hasil Teknologi Tepat Guna, yang bisa digunakan di level industri rumah tangga.

“Mari kita buang ketakutan aparatur desa tentang sanksi pidana, calon tersangka atau semua pemikiran dan pendapat yang bernuansa negatif. Kita dukung mereka, agar pengelolaan dana desa tertib dan taat pada ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat,” tegasnya.

Suasana forum bertambah hangat dalam sesi diskusi. Para audiens begitu antusias merespon informasi yang disampaikan narasumber. Beberapa pertanyaan-pernyataan juga saran dilontarkan oleh setidaknya enam orang peserta.

Yulius, salah-satu orang peserta diantaranya, berharap agar dengan bertambahnya uang di desa, dapat juga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan Kepala Desa bersama perangkatnya, tidak saja untuk masyarakat lokal. Ia menganggap ini penting, agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaannya.

“Kesejahteraan Kepala Desa dan perangkatnya juga perlu diperhatikan, dengan adanya tambahan penghasilan setiap bulan misalnya, supaya tidak lagi ada alasan penyimpangan oleh perangkat desa. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, saran saya agar dibuka perkebunan desa berjangka panjang. Masyarakat NTT harus diarahkan untuk budidaya tanaman, yang bisa dinikmati setiap waktu, tidak hanya menunggu hasil tanaman musiman saja. Salah-satunya seperti pengembangan tanaman kelor,” katanya.

Atas nama Biro Humas Setda Provinsi NTT, Dra. Lidya Dunga Poety.MM sebagai moderator ketika menutup  diskusi pada pertemuan itu, mengucapkan terimakasi untuk partisipasi semua pihak.

“Mari Kita bersama-sama melakukan pengawalan Dana Desa, dengan meningkatkan koordinasi  antara semua pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, agar pemanfaatannya optimal, berjalan sesuai perencanaan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan,” katanya.

Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah  Provinsi NTT, Unsur Humas TNI/Polri juga Humas BUMN dan BUMD. Nampak turut hadir Erwin Taolin, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten  TTU bersama staf, yang berniat menyelenggarakan kegiatan sejenis di daerahnya. (JOKA/HUMAS NTT)