GAWAT…Jejak Pokir DPRD tidak transparan, ” justru anggota DPRD tuntut tunjangan transportasi 10 juta perbulan “

GAWAT…Jejak Pokir DPRD tidak transparan, ” justru anggota DPRD tuntut tunjangan transportasi 10 juta perbulan  “

 

Kalabahi, TEROPONG ALOR – Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD seakan hilang jejak dalam rapat antara Pemda Alor dan Komisi-Komisi DPRD Alor di Aula Kantor DPRD Alor (15/11). Pantuan media ini, Pokir seolah didiamkan saja, bahkan ada peserta rapat yang berguyon, ” teman wartawan susah deteksi ini, paling angkanya saja “.

Padahal dalam rapat sebelumnya antara Pemda dan DPRD terkait usulkan Pokir DPRD, para anggota DPRD begitu getol meneriakkan Pokir, malah mereka tidak segan-segan mematok anggaran sebesar 2 miliar rupiah sebagai jatah per anggota DPRD yang harus diakomodir kedalam struktur APBD, dengan alasan demi menjawab kebutuhan rakyat.

Mirisnya, sejumlah persoalan kesejahteraan masyarakat seperti kelanjutan pekerjaan dan penggunaan pasar lipa dan pasar lama kalabahi, kelanjutan pekerjaan beberapa ruas jalan yang strategis serta peningkatan upah tenaga kontrak kesehatan dan guru, justru  tidak tersentuh bahkan seakan menjadi basa-basi dalam sidang yang penuh mulia itu.

Menariknya, anggota DPRD cendrung getol bicara tunjangan transportasi per anggota DPRD dengan usulan 10 juta perbulan dan itupun dirasa masih terlalu kecil oleh para wakil rakyat ini. Anehnya lagi, anggota DPRD juga tidak berargumentasi terkait pengusulan pemutihan rumah dinas yang tidak memiliki manfaat apa-apa bagi kesejahteraan rakyat, padahal usulan kebijakan ini justru akan berdampak terhadap pengurangan kekayaan daerah.

Ada apa dengan DPRD Kita ?, anggaran Pokir susah terdeteksi, pembahasan Pokir juga tidak transparan ?… DPRD kita malu-malu kucing…???!!!. Mestinya Pokir anggota DPRD dibuka dengan terang benderang, biar masyarakat tahu sasaran dari penggunaan Pokir serta menjadi tolak ukur pelayanan per anggota DPRD kepada masyarakat. Dan semestinya DPRD lebih peka dengan persoalan kesejahteraan masyarakat dan mengecam kebijakan yang tidak menguntungkan Pemerintah dan rakyat secara luas. (ito)